KENAIKAN BBM TIDAK BERPIHAK TERHADAP RAKYAT KECIL

 KENAIKAN BBM

 TIDAK BERPIHAK TERHADAP RAKYAT KECIL

v

Kondisi masyarakat kita sekarang banyak yang memprihatinkan. Saat ini saja ekonomi sedang lesu, ancaman kemiskinan di depan mata, tingkat pengangguran sangat tinggi, ancaman putus sekolah menjadi hal yang sangat menakutkan, belum lagi pemenuhan kebutuhan yang sangat mendasar. Kini, kenaikan BBM yang rencananya 1 April 2012 dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.000 menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat, khususnya lagi masyarakat kelas menengah ke bawah. 

Mengapa masyarakat menolak kenaikan BBM? Sebuah pertanyaan yang sangat sederhana memang. Ditengah kesederhanaan pertanyaan ini, jawabannya sangat hakiki dan bersinggungan langsung dengan kehidupan mereka. Kita ketahui BBM banyak menopang kehidupan masyarakat. Abang becak menggunakan BBM tiap hari untuk menyambung hidupnya, sopir angkot menggunakan BBM tiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, nelayan kecil menggunakan BBM untuk melaut, pengrajin kecil juga membutuhkan BBM untuk menjajakan jualannya dengan gerobak mininya. Banyak lagi masyarakat yang sangat menggantungkan hidupnya pada BBM. Ketika masyarakat kecil sangat tergantung kepada penggunaan BBM untuk menopang kehidupannya tiap hari.

Sebuah rencana yang dibuat oleh pemerintah kepada rakyat tentu punya dasar hukum atau pijakan. Kebijakan apapun yang diambil oleh pemerintah harus mengacu pada UUD 1945 sebagai konstitusi negara tertinggi. Saat konstitusi UUD 1945 dalam pasal 33 menyebut bahwa benda ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berangkat dari konstitusi yang agung ini tentu tidak ada alasan pemerintah untuk menaikkan harga minyak, saat masyarakat miskin memerlukan BBM bersubsidi untuk menopang hidupnya.

Kita tidak tahu dan mengerti bagaimana pola pikir pemerintah bisa sampai menaikkan harga BBM. BBM sebagai barang publik yang dipergunakan oleh publik mendukung berbagai aktivitasnya harus menghadapi berbagai ancaman ekonomi yang bersifat destruktif. Alasan pemerintah yang mengatakan subsidi BBM yang sangat berat membuat defisit APBN sungguh tidak logis. Pemerintah gagal memberikan pendidikan anggaran yang baik kepada rakyat.

Banyak kebijakan pemerintah yang tidak pro kepada rakyat. Rakyat yang punya suara dalam demokrasi diabaikan karena bargaining positionnya sangat rendah. Akses masyarakat pada kebijakan tertutup. Pemerintah tidak bisa melihat realitas yang terjadi saat ini. Banyak orang menderita karena kenaikan harga BBM ini. Seharusnya pemerintah terdepan dalam mengemban aspirasi masyarakat agar kehidupan rakyat lebih baik. Kita hanya bisa berharap pemerintah tidak jadi menaikkan BBM dengan berbagai pertimbangan.

2   Pemerintah tidak memiliki kepekaan atas penderitaan rakyat hari ini.   Kebijakan pemerintah SBY sekarang ini akan menyengsarakan rakyat dan kebijakan menaikkan BBM tidak akan memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia.