KENAIKAN BBM
TIDAK BERPIHAK TERHADAP RAKYAT KECIL
v
Kondisi masyarakat kita sekarang banyak yang memprihatinkan.
Saat ini saja ekonomi sedang lesu, ancaman kemiskinan di depan mata, tingkat
pengangguran sangat tinggi, ancaman putus sekolah menjadi hal yang sangat
menakutkan, belum lagi pemenuhan kebutuhan yang sangat mendasar. Kini, kenaikan
BBM yang rencananya 1 April 2012 dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.000 menjadi momok
yang menakutkan bagi masyarakat, khususnya lagi masyarakat kelas menengah ke
bawah.
Mengapa
masyarakat menolak kenaikan BBM? Sebuah pertanyaan yang sangat sederhana
memang. Ditengah kesederhanaan pertanyaan ini, jawabannya sangat hakiki dan
bersinggungan langsung dengan kehidupan mereka. Kita ketahui BBM banyak
menopang kehidupan masyarakat. Abang becak menggunakan BBM tiap hari untuk
menyambung hidupnya, sopir angkot menggunakan BBM tiap hari untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya, nelayan kecil menggunakan BBM untuk melaut, pengrajin kecil
juga membutuhkan BBM untuk menjajakan jualannya dengan gerobak mininya. Banyak
lagi masyarakat yang sangat menggantungkan hidupnya pada BBM. Ketika masyarakat
kecil sangat tergantung kepada penggunaan BBM untuk menopang kehidupannya tiap
hari.
Sebuah
rencana yang dibuat oleh pemerintah kepada rakyat tentu punya dasar hukum atau
pijakan. Kebijakan apapun yang diambil oleh pemerintah harus mengacu pada UUD
1945 sebagai konstitusi negara tertinggi. Saat konstitusi UUD 1945 dalam pasal
33 menyebut bahwa benda ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak
dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berangkat dari
konstitusi yang agung ini tentu tidak ada alasan pemerintah untuk menaikkan
harga minyak, saat masyarakat miskin memerlukan BBM bersubsidi untuk menopang
hidupnya.
Kita
tidak tahu dan mengerti bagaimana pola pikir pemerintah bisa sampai menaikkan
harga BBM. BBM sebagai barang publik yang dipergunakan oleh publik mendukung
berbagai aktivitasnya harus menghadapi berbagai ancaman ekonomi yang bersifat
destruktif. Alasan pemerintah yang mengatakan subsidi BBM yang sangat berat
membuat defisit APBN sungguh tidak logis. Pemerintah gagal memberikan
pendidikan anggaran yang baik kepada rakyat.
Banyak
kebijakan pemerintah yang tidak pro kepada rakyat. Rakyat yang punya suara
dalam demokrasi diabaikan karena bargaining positionnya sangat rendah. Akses
masyarakat pada kebijakan tertutup. Pemerintah tidak bisa melihat realitas yang
terjadi saat ini. Banyak orang menderita karena kenaikan harga BBM ini.
Seharusnya pemerintah terdepan dalam mengemban aspirasi masyarakat agar
kehidupan rakyat lebih baik. Kita hanya bisa berharap pemerintah tidak jadi
menaikkan BBM dengan berbagai pertimbangan.
2 Pemerintah tidak memiliki kepekaan atas
penderitaan rakyat hari ini.
Kebijakan pemerintah SBY sekarang ini akan
menyengsarakan rakyat dan kebijakan menaikkan BBM tidak akan memberikan manfaat
bagi masyarakat Indonesia.
